Dalam hitungan hari, bangsa Indonesia akan memperingati dan merayakan hari paling bersejarah, hari kemerdekaan RI yang ke-62. Acara demi acara sudah disiapkan. Betapa meriahnya bangunan-bangunan, baik di kantor pemerintahan, swasta dan lain-lain, berhiaskan merah putih.

Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya hasil jerih payah melawan penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Para pahlawan mengorbankan  harta, jiwa, darah, dan nyawa. Diabadikan  dalam preamblue UUD 1945 … sesunguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan.
  
Apakah ‘kita’ sudah benar-benar merdeka. Berhasilkah  Negara ini mengaplikasikan yang tersirat dari makna UU 1945, betulkah kita bebas dari para penjajah?
                              
Masih Dijajah
Penjajahan (istimar) yakni dominasi militer, politik, ekonomi, budaya terhadap  bangsa untuk dieksploitasi, dan sekarang … seperti itulah kondisi bagsa kita, dominasi asing. Dengan kata lain, diakui atau tidak, penjajahan tetap ada sekalipun bungkusnya dengan model yang cantik. Kalau dulu penjajahan langsung, kini melalui penekanan ideologi, dominasi ekonomi, intervensi UU dan sampai-sampai pemaksaan budaya.
  
Kita bisa melihat saat pemerintah melakukan privativasi  BUMN, pengobralan  aset negara kepada asing. Lahirnya UU migas, yang seharusnya Pertamina  milik rakyat, malah jadi milik asing, yakni dengan munculnya perusahaan asing  Shell, Exon Mobile dan lain-lain.
RUU pornografi dan pornoaksi masih belum kelar kasusnya sehinga masih menimbulkan kontaversi, dan data yang di sinyalir mereka para penjajah khawatir kalau-kalau RUU pornografi dan pornoaksi akan menjadi UU.
Jika kita dipertanyakan eksistensi kemerdekaan dalam makna keadilan, ternyata sudah menjadi barang langka. Lembaga peradilan  bisa diperjualbelikan. Kemakmuran?

Masih sangat jauh dari yang harapkan. Tiap tahun jumlah penduduk miskin terus menerus naik. Tahun 2006 penduduk miskin  mencapai  38.394.000. Kalau penganguran  pada tahun 1994 menembus level 3.738.000,00, pada tahun 2003 menjadi  9.531.000,00. Plus, ditemukannya kasus spektakuler yakni kasus busung lapar dimana para balita menjadi korbannya.Padahal negara kita adalah negara yang di kenal dengan semboyannya Gemah Ripah Loh Jinawi.

Dunia pendidikan juga turut mewarnai runyamnya kondisi. Kualitas pendidikan mengalami kemerosotan  dan kemunduran bila di bandingkanm dengan negara asia yang lain. Kemandirian?

Apa hendak dikata, negara kita masih membebek kepada negara lain. Masih ingat tragedi krisis ekonomi pada tahun 1998? IMF menjadi ’tuan’, padahal yang mereka tawarkan bukan bantuan tapi hutang. Ingat utang! Utang kita terus bertambah. Alih-alih melunasi, bayar bunganya saja kewalahan.

Pada dasarnya kita sepakat, para penjajah sejatinya lagi secara fisik, sehingga tidak perlu dilawan dengan bambu runcing. Akan tetapi jangan lupa, masih ada penjajahan atas nama kerjasama. Saatnya bangsa kita bertobat. Mari songsong makna kemerdekaan sebenarnya.

Medeka!!!

 ***Vera Martini Mahasiswi BP FKIP Unlam (KP EWA’Mco.)

Pendidikan gratis, murah dan berkualitas adalah  dambaan setiap orang, bagaimana tidak,apalagi di zaman seperti sekarang yang serba mahal, masyarakat mengharapkan sekolah gratis dan mempunyai bobot yang tinggi ya ujung-unjungnya berkualitas juga, akan tetapi sekarang saja untuk sekolah TK orang tua harus merogoh kocek jutaan rupiah, itu baru TK belum lagi SD, SMP, SMA dan serterusnya sampai perguruan Tinggi.

Dari laporan dari Kompas (10/5/2005) dana pendidikan masih simpang siur, aneh karena dana untuk pendidikan ini ternyata sudah terpotong hingga 8%. Padahal seharusnya  menurut  ketentuan UU pasal 21 besarnya dana pendidikan yakni mencapai  20%. Masalahnya sempat tersendat yakni dana ini untuk bayar utang, karena bunga utang  sebesar 30%, sehingga dapat dikatakan lebih besar bayar bunga utang daripada dana pendidikan.

Dalam APBN 2007 anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 90 triliun atau sekitar 11,8& dari total  nilai anggran  sebesar 763,6 triliun, ini belum termasuk dana pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari  alokasi umum dan alokasi khusus untuk sektor pendidikan serta anggaran kedinasan.Pertanaannya kira-kira bisa tidak pemerintah melaksanakannya, kalau menurut saya  dnnganteggas saya katakan pasti dapat, ya karena negara kita adalah negara yang kaya raya, jangankan itu untuk daerah kabupaten Jembaran saja bisa mengratiskan sekolah,  karena omset penghasilan derah mere berlebih, itu baru jembara, belum lagi pulau kalimantan di Banjarmasin terkenal dengan banyaknya batu bara, kalimantan timur dengan minyak bumi, sert derah kaliomantan yang lainnya.

Lebih pasnya lagi setidaknya pemerintah pusat langsung  yang mengratiskanya, seperti yang terjadi di Negara Brunei, bukan saja gratis mereka para peljar malah di kasih uang, padahal Brunei adal;ah negara yang sejemput dan kecil tapi bisa mengratiskan sekolah. Jadi tidak perlu kuatir tentang dan pak presiden, asalkan bapak mampu menjslsninys dengan tanpa bantuan orang-orang yang curang, dan ini pasti bisa.

Dari data yang di dapat untuk hasil potensi hutan  yang berupa kayu(data 2007) sebesar U$$ 2,5 miliar,(sekitar 25 trilun), kemudian potensi hasil hutan berupa ekspor tumbuhan dan satwa liar (data 199)sebesar 1,5 miliar(sekitar 15 trilun), Potensi pendapatan emas di Preepot(data2005)sebesar U$$ 4,2 miliar(sekirar 40 triliun) dan terakhir pendapatan igas Blok Cepu pertahun sebesar U$$700 juta-U$$ 1,2 miliar (sekitar 10 triliun), dan setelah hitung punya hitung hasil dari empat potensi di atas ternyata tidak lebih dari cukup, kalaupun masih kurang sumber dananya kita bisa memakai sember alam yang lain karena negara negara kita kaya akan sumber daya alam, dan utamanya lagi adalah para pejabat yang di beri tugas ini, agar tidak terjadi yang namanya KKN.

Pendidikan mahal bukan karena tidak adanya sumber dana melainkan karena kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita dengan baik dan cenderung selalu menyerahkannya kepada asing karena kita bisa untuk mengelolanya  sendiri, dan kalau bangsa kita ini cerdas dan piontar siapa juga yang untung, kalau bangsa ini ingin cerdas dan pintar maka mulkai sekaranglah pendidikan kita di gratiskan karewna ini sangat memungkinkan, Ini semua juga di perlukan peran serta  dukungan  daripemerintah yang sehat yang berdaya guna dan konsisten melaksanakan amanah yang di embannya.
 
Vera Martini
Mahasiswa Bimbingan Konseling dan KP EWA’MCo

Korupsi di Indonesia sudah sangat memperhatinkan. Tindih-menindih muncul ke permukaan. Padahal, sebagai bangsa kita telah memasuki tahun ke sembilan era-reformasi, era pemberantasan KKN. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Korupsi dikatakan sudah membudaya.

Political and Ecinomic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia sebagai Negara terkorup di Asia dan peringkat 10 besar dunia. Korupsi berjamaah di lakukan di banyak tempat. Dana bantuan untuk korban bencana pun disikat. “Bukan hal yang aneh bila ada selimut korban banjir yang bertebaran di pasar senen”, kata Anwar Nasution, Ketua BPK.

Korupsi telah menjadi perangkap bagi aparat dan masyarakat, “mau tidak mau” harus ?bekerja sama? dalam korupsi. Masyarakat membutuhkan pelayanan cepat dan bermutu, aparat membutuhkan uang.

Penanganan korupsi tidak pula membawa efek jera, tetapi melukai rasa keadilan. Koruptor kelas kakap dibebaskan sementara pencuri kelas teri, ?dihukum dulu? dalam amukan massa baru di serahkan kepada pihak berwajib. Mengapa demikian?

Pertama lemahnya penegakkan hukum. Hukum kita dipengaruhi sistem sekuler. Sumber pokok hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) berasal dari hukum perdata Perancis, Code Napoleon (1811-1838). KUHP merupakan copy-an dari KUHP untuk golongan Eropa (1867), dan untuk KUHP untuk golongan Eropa juga merupakan copy-an dari Code Penal, yaitu Hukum Pidana di Prancis zaman Napoleon (1811) dan hukum yang menanganinya juga lemah.

Kedua para penegak hukum lemah. Hal ini paling mengherankan. Pemberantasan korupsi justru sering mandeg di tangan para penegak hukum atau instansi dan institusi penegak hukum.

Untuk itu, mari kita simak, solusi Islam dalam memberantas korupsi: Pertama, pemberian gaji yang layak. Para pejabat juga manusia biasa. Rasululllah bersabda: Siapa pun yang menjadi pegawai kami, dan hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki seorang pelayan, hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah mengambil rumah (HR Abu Dawud).

Kedua, larangan hadiah. Rasululllah: Siapa saja yang kami (negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaaan dan kepadanya telah kami berikan rezeki (upah gaji), maka apa yang diambil olehnya selain dari dari (upah/gaji itu adalah ghulul kecurangan (HR Abu Dawud).

Ketiga, Perhitungan kekayaan. Hal ini untuk menghindari kecurangan, dan perhitungan ini dilakukan pada awal dan akhir jabatan.
Keempat, penyederhanaan birokrasi. Birokrasi yang berbelit dan tidak rasional membuka peluang korupsi. Rasululllah bersabda: Sesunguhnya celakanya umat-umat sebelum kalian karena jika orang mulia mereka mencuri, mereka mebiarkannya; jika orang lemah mencuri, mereka menerapkan hukuman atasnya.(HR at-Tarmidzi).

Kelima, keteladan pemimpin. Contoh, khalifah Umar bin Abdul azis pernah mematikan lampu tak kala anaknya datang menemuinya karena yang di bicarakan adalah urusan pribadi.
Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat perlu kritis agar menjadi pengontrol.

Selain itu, Islam mempunyai dua cara yaitu (1) Memberlakukan hukuman yang setimpal (2) Mengangkat para penegak hukum yang adil dan tegas dan beribawa atas dasar ketakwaan kepada Allah swt. Allah berfirman: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin (TQS al -Maidah[5]:50).
Jadi selayaknya kita bisa berfikir bahwa hukum saat ini tidak bisa menanggani kasus problematika yang namanya korupsi.

Wallah?alam bi ash-shawab

Mahasiswi Bimbingan Konseling FKIP (KP EWA?Mco).